LIMBOTO, DISKOMINFO – Bupati Sofyan Puhi meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memperkuat peran pengawasan dan pengawalan pembangunan di tingkat desa.
Hal itu disampaikan Sofyan saat membuka Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas BPD se-Kabupaten Gorontalo Tahun 2026, Senin (18/5/2026).
Dalam sambutannya, Sofyan menegaskan, desa menjadi titik utama pelaksanaan berbagai Program Strategis Nasional (PSN), hal ini membutuhkan lembaga BPD yang kuat dan aktif mengawal jalannya program pemerintah.
“Semua program pemerintah bermuara di desa. Karena itu kita membutuhkan BPD yang kuat, mandiri, dan terus berkolaborasi dengan pemerintah desa,” ujar Sofyan.
Ia menyebut sejumlah program nasional yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada pengawasan dan keterlibatan seluruh unsur di desa, termasuk BPD.
Sofyan juga mengapresiasi terbentuknya Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Gorontalo yang dinilai telah memiliki struktur organisasi lengkap hingga tingkat bawah.
“Ini menjadi modal penting untuk memperkuat pengawasan pembangunan desa dan menjaga stabilitas pemerintahan desa,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bupati turut menekankan sejumlah peran penting BPD, mulai dari mengawal tata kelola pemerintahan desa, memastikan program MBG tepat sasaran, hingga mengawasi pelaksanaan program nasional lainnya di desa.
Di akhir sambutannya, Sofyan memperkenalkan jargon “Jaga Torang” sebagai ajakan memperkuat sinergi antara BPD dan pemerintah daerah.
Menurutnya, kolaborasi yang baik menjadi kunci untuk menjaga pembangunan desa tetap berjalan transparan dan berdampak bagi masyarakat.
Tim Redaksi
